Haris Pertama selaku juru bicara (Jubir) Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar – Mahfud menyoroti sebanyak 252 juta data pemilih bocor dari situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) lantaran berhasil diretas oleh peretas yang mengaku bernama Jimbo.
Konon, peretas membagikan 500 ribu data contoh yang ia retas melalui situs BreachForums yang biasa digunakan untuk menjual data hasil peretasan. Dan peretas Jimbo menawarkan data yang berhasil ia dapatkan seharga 74 ribu dollar AS atau setara dengan Rp1,2 miliar.
‘’Akun dengan peran admin yang terancam diambil alih hacker adalah ancaman serius terhadap pesta demokrasi kita, di mana hacker tersebut dapat mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara, merusak integritas Pemilu, serta dapat memicu kericuhan, kestabilan politik dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap hasil Pemilu,’’ kata Haris dalam keterangan resminya, di Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Haris mengaku tidak habis piker. Ajang yang sudah rutin dilakukan setiap lima tahun, sudah jelas agenda dan pola kerjanya, dan sudah sering terjadi pembobolan data seperti ini, tapi pemerintah dalam hal ini KPU malah terkesan abai dan tidak belajar dari pengalaman atau kasus-kasus sebelumnya.
‘’Kita semua kan sudah tahu bahwa akan ada masa pendaftaran, kampanye, dan seterusnya. Mestinya, pihak KPU sudah melakukan persiapan dan pelapisan-pelapisan keamanan. Apalagi ini berkaitan dengan data-data penting. Mengapa seolah teledor, atau jangan-jangan ada agenda lain? Ini sungguh hanya akan menimbulkan persepsi buruk atas kinerja KPU,’’ ungkap Haris.
Yang jelas saat ini, rakyat Indonesia sedang memantau terus proses demokrasi lima tahunan ini. Dari berbagai keanehan dan kecurangan sudah terjadi sejak kemarin, lantas sekarang muncul lagi masalah baru.
‘’Apakah nanti juga akan muncul lagi masalah lain? Kemudian kita semua hanya bisa berharap begitu,’’ ucap Haris sembari mempertanyakan apakah ini kebobolan atau kebebalan dari KPU, yang seolah-olah gak belajar dari pengalaman Pemilu sebelumnya.
Karena itu, Haris mengajak masyarakat di seluruh Tanah Air untuk ikut meminta pertanggungjawaban pemerintah (KPU, Red) atas keteledoran ini. Sebab, hal ini menyangkut kepercayaan pemerintah (KPU) yang benar-benar sudah seius atau tidak dalam melindungi data masyarakat.
