Kebocoran data rentan terjadi di Indonesia. Sudah beberapa kali data yang dipegang pemerintah dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) bocor dan diretas oleh oknum peretas tidak bertanggung jawab.
Bahkan kali ini, data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 milik KPU bocor ke publik karena diretas. Ada sekitar 240 juta data pemilih yang bocor dan dijual seharga Rp1,2 miliar di internet.
Menanggapi hal tersebut, Haris Pertama selaku juru bicara (Jubir) Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar – Mahfud menyampaikan bahwa KPU sebagai garda terdepan dalam menyelenggarakan Pemilu, mestinya harus menjadi penjaga teguh integritas dan keamanan proses demokrasi.
Karena kejadian ini tidak hanya menimbulkan tanda tanya akan sistem keamanan digital KPU, tetapi juga menyoroti urgensi tindakan tegas dari Menkominfo untuk mengusut tuntas peristiwa yang memalukan ini. Mengingat pentingnya peran KPU dalam menjaga proses Pemilu yang adil dan aman menjelang pemilihan 14 Februari 2024, harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kebocoran data ini.
‘’Apakah KPU kita ini sudah benar-benar siap menjalankan Pemilu 2024 yang aman dan adil?. Karena kebocoran data pemilih sebanyak 240 juta yang terjadi di KPU itu adalah pukulan keras bagi integritas lembaga penyelenggara Pemilu. Ini bukan sekadar kejadian memalukan, melainkan sorotan tajam terhadap kesiapan KPU dalam menjaga keamanan data masyarakat,’’ tegas Haris dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (30/11/2023).
Haris menjelaskan, masyarakat Indonesia yang telah mempercayakan data pribadi mereka merasa dikhianati oleh KPU yang lalai menjaganya. Masyarakat yang sebelumnya yakin akan keamanannya, menurut Haris, kini justru merasa marah dan malu.
Karenanya, Haris meminta Menkominfo untuk mendorong KPU melakukan tindakan tegas dan perbaikan sistem yang menyeluruh untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
‘’Karena kami melihat para relawan dan pendukung masing-masing paslon sebagai pihak yang berperan aktif dalam mendukung proses demokrasi, tidak dapat menyembunyikan kekecewaan dan keprihatinan atas peristiwa ini. Mereka mempertanyakan kesiapan KPU untuk menjalankan Pemilu yang jurdil dan memastikan bahwa setiap hak pilih warga negara dihormati dan dilindungi,’’ jelas Haris.
‘’Seluruh masyarakat Indonesia harus menuntut keras pertanggungjawaban dari KPU. Kalau pemimpin KPU saat ini tidak siap, lebih baik mencari pimpinan yang lebih mumpuni untuk menjaga demokrasi di Indonesia!,’’ sambung Haris
Karena itu, bagi Haris, penting membangun kewaspadaan masyarakat untuk ikut bersama-sama mengawasi dan melaporkan setiap kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan Pilpres ini. ‘’Pilpres ini sangat mungkin akan ada banyak kecurangan dan tidak jujur, sehingga kita perlu mendorong masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan setiap kecurangan yang terjadi,’’ ucap Haris.
Menyikapi permasalahan-permasalahan seperti ini, maka pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Ganjar – Mahfud dalam visi misinya mengeluarkan program Penguatan Sistem Satu Data Indonesia, Data Aman, dan Perisai Siber Nusantara.
