Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menanggapi serius kebocoran data pemilih sebanyak 240 juta, sebuah insiden yang menjadi pukulan keras bagi integritas lembaga penyelenggara pemilu. Pernyataan ini disampaikan oleh Haris Pertama, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, yang menyatakan bahwa kejadian ini tidak hanya memalukan tetapi juga menyoroti kelemahan dalam menjaga keamanan data masyarakat.
“Masyarakat yang telah mempercayakan data pribadi mereka merasa dikhianati oleh KPU yang lalai menjaga keamanan tersebut. KPU sebagai garda terdepan dalam menyelenggarakan pemilihan harus menjadi penjaga teguh integritas dan keamanan proses demokrasi,” ungkap Haris Pertama dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (30/11/2023).
Haris Pertama menegaskan, kejadian ini menimbulkan tanda tanya terhadap sistem keamanan digital KPU, dan menekankan urgensi tindakan tegas dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) untuk menyelidiki dan memperbaiki kelemahan tersebut.
“Menkominfo harus mendorong KPU menindak tegas dan memperbaiki sistem secara menyeluruh untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat,” papar Jubir TPN Ganjar-Mahfud.
Relawan dan pendukung kedua paslon Capres-cawapres juga mengekspresikan kekecewaan dan keprihatinan atas kejadian ini, sementara Haris Pertama meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk menuntut pertanggung jawaban dari KPU.
“Mereka mempertanyakan kesiapan KPU untuk menjalankan pemilu yang jurdil dan memastikan bahwa setiap hak pilih warga negara dihormati dan dilindungi,” ujar Haris.
Dalam tuntutannya, Haris meminta Menkominfo untuk mengusut tuntas kasus kebocoran data tersebut, sambil menegaskan bahwa KPU harus bekerja keras untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat menjelang pemilihan pada 14 Februari 2024.
“Pemimpin (Ketua ) KPU yang tidak siap harus mencari pengganti yang lebih mumpuni untuk menjaga demokrasi di Indonesia!” tegas Haris, menandaskan bahwa tanggung jawab dan transparansi adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan publik.
