Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendesak pemerintah segera mencari solusi atas ancaman Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) berhenti menjual minyak goreng (migor). Ancaman ini muncul lantaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) belum membereskan utang selisih bayar atau rafaksi senilai Rp344 miliar buntut penugasan pada 2022.

“Kami meminta pemerintah segera mencari titik temu dan menyelesaikan masalah ini. Kami juga menyesalkan sikap para pengusaha yang menebar ancaman berhenti menjual minyak goreng,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP KNPI bidang Moneter dan keuangan, Ananta Hagabean Nasution, dalam keterangannya, Senin (17/4).

KNPI mengingatkan risiko efek domino terhadap masyarakat luas hingga masalah tersebut tidak menjadi atensi pemerintah dan dibiarkan berlarut-larut. Salah satunya adalah kembali melonjaknya harga minyak goreng dipasaran lantaran mengalami kelangkaan sehingga memicu inflasi.

“Masalah kelangkaan dan inflasi meroket pada 2022 bakal terulang apabila pemerintah tidak segera menangani masalah ini. Akhirnya, masyarakat yang menjadi korban akibat keteledoran pemerintah dalam membuat kebijakan,” ucapnya.

Apabila itu terjadi, menurut Ananta, bakal berdampak serius terhadap perekonomian nasional. Pangkalnya, akan mengoreksi laju pertumbuhan ekonomi.

“Ekonomi kita belum pulih sepenuhnya. Ketidakpastian global juga mengancam perekonomian nasional. Jangan sampai karena masalah ini malah berbuntut panjang. Pemerintah harus segera bersikap, apalagi sekarang momen Lebaran, di mana harga-harga banyak yang mengalami peningkatan. Jangan lagi menambah beban masyarakat,” tuturnya.