Jakarta – Kejadian aksi terorisme diduga bom bunuh diri yang kembali terjadi di Indonesia pada Rabu (7/12/2022) pagi kemarin di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung yang mengakibatkan korban jiwa seorang anggota Polri dan 10 lainnya termasuk warga sipil lainnya mengalami luka-luka mendapat sorotan Koordinator Bidang DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia, Rasminto.
Rasminto sangat menyayangkan peristiwa bom bunuh diri tersebut dapat terjadi disaat program deradikalisasi sangat gencar dilaksanakan.
“Kenapa bisa terjadi kejadian memilukan aksi terorisme bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar yang menelan korban jiwa dan luka-luka, ini namanya sebuah kelalaian yang perlu dievaluasi”, kata Rasminto.
Ia pun meyatakan bah pelaku aksi bom bunuh diri ini merupakan eks napi terorisme (Napiter) yang baru bebas dari masa tahanan di Nusa Kambangan atas aksi bom panci di Cicendo Bandung pada 2017 sılam.
“Pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar merupakan pemain lama, sebab pelaku merupakan napiter aksi bom panci di Cicendo Bandung 2017 lalu, artınya ada sesuatu yang salah dan perlu dievaluasi dari program deradikalisasi hingga pengawasan deteksi dini dari Densus 88/Anti Teror dan Baintelkam Mabes Polri”, jelas Rasminto.
Rasminto juga merasa sangat ironis, dengan angka anggaran fantastis dari program pemberantasan terorisme dan deradikalisasi Densus 88/AT Mabes Polri tahun 2022 mencapai Rp. 1,5 trilyun.
“Anggaran pemberantasan terorisme dan deradikalisasi Densus 88/AT Mabes Polri tahun 2022 dengan angka fantastis mencapai Rp. 1,5 trilyun, dengan anggaran sebesar ini seharusnya program deradikalisasi dapat berhasil dengan ditandai tidak adanya aksi terorisme, terlebih pelaku merupakan pemain lama yang baru bebas dengan kasus yang sama atas aksi bom panci di Cicendo Bandung pada 2017”, kata Rasminto.
Lanjut Rasminto, menyesalkan bahwa pada saat kejadian ada kabar bahwa Kepala Baintelkam Mabes Polri sedang berada di luar negeri.
“Kita sebagai masyarakat merasa sangat ironis ya, sebab pada saat kejadian aksi terorisme bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar Bandung, ada kabar Kepala Baintelkam Mabes Polri kok sedang berada di luar negeri. Hal ini menunjukan lemahnya pengawasan yang ketat dan melekat terhadap para napiter dari Baintelkam Mabes Polri untuk mendeteksi kerawanan dan ancaman terorisme yang akan terjadi”, Sesal Rasminto.
Rasminto yang juga alumni doktoral kependudukan dan lingkungan hidup Universitas Negeri Jakarta, mengungkapkan aksi terorisme bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang dibangun oleh Pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo.
“Aksi terorisme ini dapat berdampak luar biasa negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di tengah situasi resesi global dan bangkit dari pandemi Covid-19. Selain itu, upaya Presiden Joko Widodo beserta Para Menteri Kabinetnya dalam menumbukan kepercayaan internasional dalam iklim investasi bisa sia-sia karena kejadian aksi bom bunuh diri tersebut, hal ini yang harus dilihat lebih jernih bagaimana kesigapan aparat dari Densus 88/AT beserta Baintelkam Mabes Polri sigap antisipasi kemungkinan ancaman teroris tersebut”, jelas Rasminto.
Rasminto menyarankan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera evaluasi total satuan yang bertanggungjawab atas kejadian aksi terorisme.
“Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rangka menjaga kepercayaan publik bidang keamanan, agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap satuan yang bertanggungjawab atas kejadian aksi terorisme bom Astana Anyar tersebut, terutama Densus 88/AT dan Baintelkam Mabes Polri. Jangan sampai Polri kecolongan kembali, untungnya acara resepsi pernikahan Kaesang-Erina Putra Presiden Joko Widodo berjalan lancer, jika terjadi sesuatu? Sudah tidak bisa berkata-kata lagi kita”, kata Rasminto.
Rasminto juga menegaskan bahwa KNPI akan melakukan aksi evaluasi terhadap kejadian tersebut.
“KNPI dalam waktu dekat ini akan melakukan aksi evaluasi berupa FGD dan berbagai diskusi di daerah tentang kinerja Densus 88/AT dan Baintelkam Mabes Polri, sehingga akan menjadi rumusan formulasi kebijakan yang dapat jadi bahan masukan berharga bagi Kapolri dan Presiden Joko Widodo”, tegas Rasminto.
